Kamis, 09 Februari 2012

PERKEMBANGAN LEMBAGA INTERNASIONAL DAN PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL


PERKEMBANGAN LEMBAGA INTERNASIONAL DAN PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL

Perlu diingat bahwa setiap negara tidak mungkin hidup sendiri, pasti memerlukan kerja sama dengan negara lain. Perhatikan gambar di atas! Gambar tersebut adalah kerja sama Indonesia dengan negara-negara Asia dan Afrika dengan diadakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung. Tahukah kamu kerja sama lainnya yang dilakukan oleh Indonesia? Pernahkah kalian pergi karyawisata ke Bandung ? Salah satu objek sejarah yang ada di kota ini yang sangat menarik untuk dikunjungi adalah Gedung Asia-Afrika. Dahulu gedung ini bernama Gedung Merdeka yang pernah digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia- Afrika (KAA). Konferensi Asia-Afrika inilah sebagai wahana untuk menggalang kerja sama di berbagai bidang. Selain kerja sama melalui KAA, bangsa Indonesia juga melakukan kerja sama dengan ASEAN, PBB maupun GNB. Bagaimanakah pekembangan dan peran Indonesia dalam organisasi-organisasi tersebut akan kita pelajari dalam bab ini. Dengan mempelajari bab ini kita akan memahami tentang peran Indonesia di masa lalu sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan demikian tentunya kita bangga sebagai bangsa Indonesia.

A Konferensi Asia-Afrika (KAA) dan Peran Indonesia

Simaklah pada Pembukaan UUD 1945 alenia IV yang menyebutkan, bahwa bangsa Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat tersebut menjadi landasan politik luar negeri Bebas Aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok (kekuatan). Sedangkan Aktif artinya bahwa bangsa Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dunia sesuai dengan cita-cita PBB. Salah satu bukti peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia adalah memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia- Afrika (KAA).

1. Latar Belakang Diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika

a. Bangsa-bangsa Asia – Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah yakni samasama menjadi sasaran penjajahan bangsa-bangsa Eropa.
b. Semakin meningkatnya kesadaran bangsa-bangsa Asia-Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan misalnya, Yaman sedang berjuang membebaskan Aden dari kekuasaan Inggris, Rakyat Aljazair, Tumisia, Maroko, Sudan, dan Kongo sedang membebaskan tanah airnya dari kekuasaan bangsa Eropa, dan lain-lain.
c. Perubahan politik yang terjadi setelah Perang Dunia II berakhir yakni situasi internasional diliputi kecemasan akibat adanya perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur.
d. Diantara bangsa-bangsa Asia yang telah merdeka masih belum terdapat kesadaran untuk bersatu, yang kemudian Rusia dan Amerika Serikat ikut melibatkan diri dalam masalah tersebut.
Misalnya:
1) Persengketan RRC-Taiwan untuk memperebutkan Pulau Quemoi.
2) Persengketan India-Pakistan untuk memperebutkan wilayah Kasmir
3) Persengketan Korea Utara-Korea Selatan masalah perbatasan.
e. PBB seringkali tidak mampu mengatasi persengketaan antarnegara. Seruan Dewan Keamanan PBB sering dilanggar negara-negara yang sedang berselisih
f. Kepentingan politik luar negeri Indonesia untuk menggalang kekuatan negara-negara Asia-Afrika agar mendukung merebut Irian Barat (Papua) melalui PBB.
g. Bangsa-bangsa Asia-Afrika tidak ingin terlibat dalam Perang Dingin, tetapi ingin memusatkan perhatian pada pembangunan sehingga memerlukan kerja sama.

2. Sejarah Terwujudnya Konferensi Asia-Afrika

Terwujudnya konferensi Asia-Afrika didahului oleh Konferensi Colombo dan Konferensi Bogor.
a. Konferensi Colombo (Konferensi Pancanegara I)
Pada tanggal 28 April-2 Mei 1954 diadakan konferensi di Colombo, ibu kota Srilangka. Adapun wakil dari 5 negara yang hadir tersebut sekaligus akan menjadi sponsor KAA sebagai berikut.
1) Indonesia, diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo
2) India, diwakili oleh Perdana Menteri Shri Pandit Jawarhalal Nehru
3) Pakistan diwakili oleh Perdana Menteri Mohammad Ali Jinnah.
4) Birma (sekarang Myanmar), diwakili oleh Perdana Menteri Unu.
5) Srilangka, diwakili oleh Perdana Menteri Sir John Kotelawala.
Dalam konferensi ini Indonesia mengusulkan agar diadakan konferensi yang lebih luas jangkauannya, tidak hanya negara-negara Asia, tetapi juga beberapa negara Afrika. Gagasan ini disambut positip dan Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo mendapat mandat untuk menjajagi kemungkinan dilaksanakan konferensi Asia-Afrika. Dalam konferensi Colombo ini diputuskan antara lain sebagai berikut.
a. Indocina harus dimerdekakan dari penjajahan Perancis.
b. Menuntut kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko.
c. Menyetujui dan mengusahakan adanya konferensi Asia-Afrika dan memilih Indonesia sebagai penyelenggara.
b. Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II)
Pada tanggal 28-31 Desember 1954 diadakan Konferensi di Bogor. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari Konferensi Colombo, di mana negara-negara sponsor akan mengevaluasi hasil penjajagan Indonesia dalam mempersiapkan KAA. Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam Konferensi Bogor adalah tujuan konferensi, tempat konferensi, agenda pembicaraan negara-negara yang akan diundang dan kesekretariatan.
Rekomendasi yang diajukan dalam sidang ini adalah sebagai berikut.
a) Mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung dalam bulan April 1955.
b) Menetapkan kelima negara peserta konferensi Colombo sebagai negara-negara sponsor.
c) Menetapkan 25 negara-negara Asia-Afrika yang akan diundang.
d) Menentukan tujuan konferensi Asia-Afrika.

3. Tujuan Konferensi Asia-Afrika

a. Mengembangkan saling pengertian dan kerja sama antar bangsa-bangsa Asia-Afrika, serta untuk menjajagi dan melanjutkan kepentingan timbal balik maupun kepentingan bersama.
b. Meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta.
c. Mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia-Afrika seperti yang menyangkut kedaulatan nasional, rasionalisme, dan kolonialisme.
d. Meninjau kedudukan Asia-Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerja sama internasional.

4. Pokok-Pokok Agenda Pembicaraan KAA

a. kerja sama ekonomi;
b kerja sama budaya;
c. hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri;
d. masalah kolonialisme, imperialisme seperti Belanda di Irian Barat (sekarang Papua), Perancis di Maroko, Aljazair dan Tunisia;
e. masalah perdamaian dunia dan kerja sama internasional (termasuk di dalamnya beberapa aspek tentang PBB, soal hidup berdampingan, masalah Indocina, Aden dan masalah perlucutan senjata).

5. Negara-Negara yang Hadir dalam KAA

Konferensi Asia-Afrika berlangsung pada tanggal 18-25 April 1955 bertempat di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara (termasuk lima negara sponsor) dari 30 negara yang diundang. Satu negara yang tidak hadir yakni Federasi Afrika Tengah (Rhodesia dan Nyasa) karena sedang terjadi pergolakan politik orang-orang Negro menentang ras diskriminasi.

Adapun negara-negara yang hadir dalam KAA adalah :
1. Indonesia                       16. Laos
2. India                              17. Libanon
3. Birma (Myanmar)            18. Liberia
4. Pakistan                        19. Libia
5. Srilangka                       20. Nepal
6. Afghanistan                    21. Filipina
7. Kamboja (Kampuchea)    22. Saudi Arabia
8. Republik Rakyat China    23. Sudan
9. Mesir                             24. Syiria
10. Ethiopia                        25. Muang Thai
11. Ghana (Pantai Emas)    26. Turki
12. Iran                              27. Vietnam Utara
13. Irak                              28. Vietnam Selatan
14. Jepang                         29. Yaman
15. Yordania

6. Hasil-Hasil Konferensi

Konferensi Asia-Afrika menghasilkan beberapa keputusan yang disepakati para peserta sebagai berikut:
a. Kerja sama ekonomi, antara lain mengusahakan kemajuan ekonomi, memajukan perdagangan, saling memberikan bantuan teknik, dan mendirikan bank-bank.
b. Kerja sama kebudayaan, antara lain memajukan kerja sama kebudayaan sebagai jalan terpenting untuk mendapatkan pengertian antara bangsa-bangsa Asia -Afrika, memajukan pendidikan dan pengajaran dengan pertukaran pelajar, pelatih, dan guru.
c. Masalah hak asasi manusia, yakni menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Piagam PBB serta menentang ras diskriminasi.
d. Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, yakni menentang adanya imperialisme dan menuntut kemerdekaan bagi rakyat Aljazair, Maroko, dan Tunisia.
e. Masalah-masalah lain, yakni mengakui hak-hak bangsa Arab di Palestina dan menuntut soal Palestina diselesaikan secara damai, menuntut kembalinya wilayah Irian Barat (sekarang Papua) kepada Indonesia serta menuntut hak wilaya Aden bagi Yaman.
f. Mengusahakan perdamaian dan kerja sama di dunia dengan cara berikut.
g. Pernyataan mengenai usaha memajukan perdamaian dan kerja sama di dunia. Selain keputusan KAA di atas, konferensi Asia-Afrika juga mengajak semua bangsa di dunia untuk hidup bersama dalam perdamaian dan menjalankan kerja sama dalam suasana persahabatan atas dasar sepuluh prinsip yang dikenal dengan “Dasasila Bandung” (Bandung Declaration). Adapun isi Dasasila Bandung selengkapnya adalah :
1) Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB.
2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3) Mengakui persamaan ras, dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil.
4) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal besar maupun kecil.
5) Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.
6) a. Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar.
b. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
(7) Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
(8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hukum, ataupun cara damai lain lagi menurut pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan Piagam PBB.
(9) Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama.
(10) Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

7. Pengaruh Konferensi Asia – Afrika

8. Peranan Indonesia dalam Konferensi Asia - Afrika

1. Latar Belakang Terbentuknya ASEAN

2. Sejarah Berdirinya ASEAN

3. Tujuan ASEAN

(1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
(2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
(3) Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu satu sama lain dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
(4) Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana- sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, professional, teknik dan administrasi.
(5) Bekerja sama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan saranasarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat.
(6) Meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara.
(7) Memelihara kerja sama yang erat dan berguna bagi organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada dan bertujuan serupa.

4. Struktur Organiasi ASEAN

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan ASEAN, maka dibentuklah struktur organisasi ASEAN. Struktur organisasi ini antara sebelum dan sesudah KTT I di Bali 1976 ada perbedaan.
a. Sebelum KTT I di Bali 1976 Struktur Organisasinya Sebagai Berikut.
(1) Sidang Tahunan Para Menteri Luar Negeri (ASEAN Ministerial Meeting). Sidang Tahunan ini merupakan sidang tertinggi yang diadakan setiap tahun secara bergilir di negara anggota.
(2) Standing committee, diketuai oleh Menteri Luar Negeri Tuan Rumah, tugasnya melanjutkan pekerjaan ASEAN dalam jangka waktu di antara sidang-sidang tahunan para Menteri Luar Negeri.
(3) Komisi-komisi Tetap (Permanent Committee), yang beranggotakan tenaga ahli serta pejabat pemerintah negara-negara anggota. Tugas utama komisi ini adalah memberikan rekomendasi terhadap rencana program ASEAN dan melaksanakan program tersebut setelah mendapat persetujuan dari Sidang Tahunan Para Menteri.
(4) Komisi-Komisi Khusus (Ad Hoc Committee), yakni Komisi khusus di bentuk sesuai kebutuhan ASEAN.
(5) Sekretariat Nasional ASEAN (National Secretariats), yang bertugas untuk mengkoordinasi pada tahap nasional dalam melaksanakan keputusan-keputusan para menteri ASEAN dan mempersiapkan agenda pertemuan Standing Comitte.

5. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN

d. KTT IV di Singapura ( 27 – 29 Januari 1992).
KTT IV ini mempunyai arti penting karena diadakan pada saat yang tepat yakni pada waktu dunia sedang mengalami berbagai perubahan. Perubahan positif tersebut berupa tercapainya persetujuan mengenai penyelesaian masalah Kamboja yang akan membuka kesempatan bagi ASEAN untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara eks Indochina di kawasan Asia Tenggara.
e. KTT V di Bangkok, Thailand (14 – 15 Desember 1995)
f. KTT VI di Hanoi, Vietnam (15 – 16 Desember 1998)
g. KTT VII di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam (5 – 6 November 2001)
h. KTT VIII di Phnom Penh, Kamboja (4 - 5 November 2003)
i. KTT IX di Bali, Indonesia (7 – 8 Oktober 2003)
j. KTT X di Vientiane, Laos ( 29 – 30 November 2003)
k. KTT XI di Kuala Lumpur, Malaysia (12 – 14 Desember 2005).

6. Peranan Indonesia dalam ASEAN

Peranan Indonesia dalam ASEAN sangat besar di antaranya sebagai berikut.
a. Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.
b. Indonesia berusaha membantu pihak- pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indocina. Indonesia berpendapat bahwa penyelesaian Indochina secara keseluruhan dan Vietnam Khususnya sangat penting dalam menciptakan stabilisasi di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 15 – 17 Mei 1970 di Jakarta diselenggarakan konferensi untuk membahas penyelesaian pertikaian Kamboja. Dengan demikian Indonesia telah berusaha menyumbangkan jasa-jasa baiknya untuk mengurangi ketegangan- ketegangan dan konflik-konflik bersenjata di Asia Tenggara.
c. Indonesia sebagai penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama ASEAN yang berlangsung di Denpasar, Bali pada tanggal 23 – 24 Februari 1976.
d. Pada tanggal 7 Juni 1976 Indonesia pernah ditunjuk sebagai tempat kedudukan Sekretariat Tetap ASEAN dan sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Pertama adalah Letjen. H.R. Dharsono yang kemudian digantikan oleh Umarjadi Njotowijono.

1. Proses Terbentuknya PBB

2. Asas dan Tujuan PBB

3. Keanggotaan PBB

4. Susunan Keanggotaan dan Tugas Badan-Badan PBB

b. Dewan Keamanan (Security Council)
1) Keanggotaan
Dewan Keamanan mempunyai anggota 15 negara.
a) Lima negara anggota tetap (the Big Five) yakni Inggris, Perancis, RRC, Amerika Serikat, dan Uni Sovyet (Rusia). Kelima negara itu mempunyai hak veto yaitu hak untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan dalam Dewan Keamanan. Hak veto tidak berlaku apabila masalah yang disidangkan DK menyangkut kepentingan negara anggota DK.
b) Sepuluh negara anggota tidak tetap (dipilih secara bergiliran untuk masa tugas dua tahun). Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap DK antara tahun 1973 – 1974.
2) Tugas
Tugas dan wewenang DK sebagai berikut.
a) Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai.
b) Mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan keamanan.
c) Memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional.
d) Mengawasi wilayah-wilayah sengketa.

5. Perkembangan Hubungan antara RI dengan PBB

Untuk pertamakalinya hubungan RI dengan PBB adalah ketika PBB ikut campur dalam persoalan Indonesia-Belanda pada waktu Agresi Militer Belanda Pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Terbentuknya Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN) mempunyai tugas yang dibebankan Dewan Keamanan PBB yaitu membantu menyelesaikan sengketa antara RI dan Belanda secara damai. Atas prakarsa KTN maka tercapailah perundingan Renville. Ketika Belanda melakukan Agresi Militernya II pada tanggal 19 Desember 1948, Dewan Keamanan PBB mengubah KTN menjadi Komisi Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk Indonesia (UNCI = United Nations Comission for Indonesia) yang bertugas melancarkan perundingan antara RI dan Belanda. Atas prakarsa UNCI ini maka tercapailah Perundingan Roem-Royen, di mana perundingan ini merupakan satu jenjang menuju Konferensi Meja Bundar (KMB). Walaupun melalui KMB Indonesia diakui kedaulatannya secara resmi tanggal 27 Desember 1949, akan tetapi permasalahan antara RI dan Belanda tuntas karena masalah Irian Barat (sekarang Papua) masih diduduki Belanda. Oleh karena itu RI selain berjuang dengan cara damai dan diplomasi baik pendekatan langsung dengan Belanda, juga melalui forum internasional. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada PBB maka pada tanggal 27 September 1950 Indonesia masuk menjadi anggota PBB sebagai anggota yang ke-60. Ketika Belanda masih tetap menduduki Irian Barat sehingga habis kesabaran bangsa Indonesia, oleh Presiden Soekarno dikumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961. dengan operasi militer maupun tekanan Belanda melalui diplomasi maka Belanda terpaksa melepaskan Irian Barat. Melalui Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA = United Nations Temporary Executive Authority) maka Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI pada tanggal 1 Mei 1963. Dengan demikian PBB berperan penting dan berjasa dalam menjaga keutuhan wilayah RI.

6. Peran Indonesia terhadap PBB

1. Latar Belakang Berdirinya GNB

2. Tujuan Gerakan Non Blok

3. Pelaksanaan KTT Gerakan Non Blok

a. KTT I GNB (1 – 6 September 1961) di Beograd, Yugoslavia, Pelaksanaan KTT I GNB ini didorong oleh adanya krisis Kuba. Konferensi ini dihadiri oleh 25 negara dan menghasilkan Deklarasi Beograd yang intinya menyerukan untuk menghentikan perang dingin dan mendamaikan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keputusan KTT I GNB ini melalui Presiden Soekarno dan Presiden Medibo Keita (dari Mali) disampaikan kepada Presiden F.Kennedy (Presiden Amerika Serikat). Sedangkan PM Nehru (India) dan presiden Kwame Nkrumah (Ghana) menyampaikan kepada PM. Kruschev (Perdana Menteri Uni Soviet).
b. KTT II GNB (5 – 10 Oktober 1964) di Kairo, Mesir. Pada KTT II GNB ini diikuti oleh 47 Negara peserta serta 10 peninjau lainnya antara lain Sekretaris Jendral Organisasi Persatuan Afrika dan Liga Arab. Masalah perkembangan dan kerjasama ekonomi juga mendapat perhatian pada KTT II GNB ini.
c. KTT III GNB (8 – 10 September 1970) di Lusaka, Zambia. Negara peserta yang hadir ada 53 negara. Hasil terpenting KTT kali ini adalah perlunya upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara berkembang.
d. KTT IV GNB (5 – 9 September 1973) di Algiers, Aljazair. KTT IV GNB ini membahas tentang peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara negara-negara yang sedang berkembang serta berusaha meredakan ketegangan di Timur Tengah pergolakan di Rhodesia, dan bagian – bagian Afrika lainnya.
e. KTT V GNB (16 – 19 September 1976) di Kolombo, Srilangka pada KTT V GNB ini membahas tentang penyelamatan dunia dari ancaman perang nuklir dan berusaha memajukan negara – negara Non Blok.
f. KTT VI GNB (3 – 9 September 1979) di Havana, Kuba. KTT bertujuan memperjuangkan bantuan ekonomi bagi negara-negara Non Blok dan menggiatkan peran PBB dalam tata ekonomi dunia baru.
g. KTT VII GNB (7 – 12 Maret 1983) di New Delhi, India. KTT menghasilkan seruan dilaksanakannya demokrasi tata ekonomi yakni dihapuskannya proteksionisme oleh negara maju.
h. KTT VIII GNB (1 – 6 September 1986) di Harane, Zimbabue. KTT kali ini menghasilkan seruan dihapuskannya politik Apartheid di Afrika Selatan serta membahas sengketa Irak-Iran.
i. KTT IX GNB (4 – 7 September 1989) di Beograd, Yugoslavia. KTT yang dihadiri oleh 102 negara ini berhasil membahas kerja sama Selatan – Selatan ( antar negara berkembang ).
j. KTT X GNB (1 – 6 September 1992) di Jakarta, Indonesia. KTT yang dihadiri oleh 108 negara ini berhasil merumuskan “Pesan Jakarta” (Jakarta Message) antara lain berusaha menggalang kerja sama Selatan-Selatan dan Utara-Selatan.
k. KTT XI GNB (16 – 22 Oktober 1995) di Cartagena, Kolombia. KTT ini dihadiri oleh 113 Negara yang bertujuan memperjuangkan restrukturisasi dan demokratisasi di PBB.
l. KTT XII GNB (1 – 6 September 1998) di Durban, Afrika Selatan. KTT XI GNB ini dihadiri oleh 113 negara, bertujuan memperjuangkan demokratisasi dalam hubungan internasional.
m. KTT XIII GNB (Februari 2003) di Kuala Lumpur, Malaysia.
n. KTT XIV GNB (2006) di Havana, Kuba.

4. Pengaruh dari Gerakan Non Blok

5. Peranan Indonesia dalam Gerakan Non Blok



Tidak ada komentar:

Posting Komentar